Guru PAUD dan TK Terancam PHK Massal Pada Tahun Ajaran Baru Nanti

Corona memberikan dampak luar biasa terhadap tatanan kehidupan di dunia ini. Bukan hanya bidang kesehatan yang jadi sibuk luar biasa. Bukan juga hanya dunia industri yang terkena dampaknya. Dunia pendidikan pun ikut terkena dampaknya, termasuk pendidikan anak usia dini atau PAUD.

Pada bulan maret 2020 Virus Corona atau Covid 19 masuk ke Indonesia, terutama wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat itu dampaknya belum terasa, masyarakat masih beraktifitas seperti biasa. Kantor-kantor masih buka dengan kesibukannya. Sekolah-sekolah pun masih mengadakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulumnya.

Ketika pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar barulah masyarakat merasakan dampaknya yang luar biasa. Kantor-kantor tutup, para pekerjanya bekerja dari rumah, bahkan ada yang dirumahkan tanpa gaji, ada juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pekerja lapangan seperti ojek online pun berteriak, karena ruang gerak mereka terbatas dan hanya diperbolehkan mengantar barang saja.

Begitu juga di dunia pendidikan. Pemerintah mengharuskan sekolah-sekolah tutup dan melakukan kegiatan belajar mengajarnya dari rumah atau home learning. Peraturan itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau PAUD. Tidak sedikit guru dan orang tua yang mengeluhkan pembelajaran jarak jauh tersebut.

Pembelajaran jarak jauh merupakan hal baru di dunia pendidikan Indonesia. Sebagian guru mungkin sudah sering mengikuti pelatihan dalam jaringan atau online, tetapi untuk kegiatan belajar mengajar siswa hal itu belum pernah dilakukannya. Apalagi dilakukan tanpa adanya petunjuk teknis atau standar operasional dari pemerintah, sehingga guru melakukannya hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka mengikuti pelatihan daring atau online.

Bagi orang tua pembelajaran dari rumah juga hal yang baru. Mereka belum siap membersamai putra-putrinya belajar, terutama mereka yang bekerja. Mereka tahunya kegiatan belajar mengajar bersama guru, tatap muka, ada pengarahan dan bimbingan dari guru, tidak satu arah. Sehingga mereka menilai pembelajaran jarak jauh tidak efektif.

Orang tua yang memiliki anak  di TK atau PAUD sangat merasakan hal itu. Pembelajaran jarak jauh sangat tidak efektif untuk anak usia dini. Walaupun orang tua sudah membersamainya, anak usia dini tetap harus belajar langsung bersama guru di sekolah agar aspek-aspek perkembangannya terstimulus dengan baik.

Dan mereka beranggapan, jika anak usia dini belajar di rumah dan orang tua harus membersamainya, lebih baik  tidak perlu terdaftar di sekolah, biar saja anak belajar di rumah bersama orang tua atau kakaknya. Mereka pun mewujudkan anggapannya itu dengan mengeluarkan anaknya dari sekolah. Dan yang anaknya di kelompok A tidak dilanjutkannya ke kelompok B. Orang tua yang baru mendaftarkan anaknya di lembaga PAUD atau TK pun tidak sedikit yang menarik kembali uang pendaftarannya, mereka memutuskan untuk home schooling atau mendaftarkan anaknya ke lembaga les membaca dan menulis. 

Ditambah lagi mereka  masih beranggapan pendidikan untuk anak usia dini tidaklah penting, karena pemerintah juga tidak mewajibkan pendidikan untuk anak usia dini. Pada jenjang pendidikan SD pun pendaftarannya tidak mempersyaratkan anak wajib memiliki ijazah atau lulus TK terlebih dahulu. Untuk SD swasta yang terpenting orang tua dapat membayar uang pendaftaran, sedangkan di SD negeri asalkan usia anak sudah cukup orang tua dapat mendaftarkannya secara online.

Singkatnya, orang tua beranggapan pendidikan di Taman Kanak-Kanak atau PAUD tidaklah penting dan pemerintah pun belum mendukung agar jenjang pendidikan paling dasar itu menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan formal yang diatur oleh pemerintah (Kemdikbud dan Kemenag). Sehingga keadaan pandemi yang mengharuskan home learning semakin mendukung mereka untuk tidak memasukkan anaknya ke PAUD atau TK

Keadaan tersebut membuat lembaga pendidikan anak usia dini baik formal (TK,RA) maupun non formal mengalami pengurangan jumlah siswa yang signifikan pada tahun ajaran baru nanti, seperti yang dialami oleh lembaga tempat penulis mengabdi dan beberapa lembaga PAUD lainnya yang bercerita kepada penulis. Sehingga, mau tidak mau mereka akan mengurangi jumlah guru yang sudah ada. Bahkan ada lembaga PAUD/TK yang belum memperoleh siswa satupun, sehingga dapat dipastikan lembaga-lembaga ini pada tahun ajaran baru nanti tidak beroperasional alias tutup.

Sebagaimana kita ketahui, lembaga pendidikan swasta sumber pendanaannya dari siswa, termasuk untuk menggaji para guru dan karyawan. Jumlah siswa cukup, maka sekolah dapat beraktifitas sesuai program. Tetapi, jika jumlah siswa kurang atau tidak ada maka sekolah tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai program yang ada.

Sehingga pada tahun ajaran baru 2020-2021 di dunia pendidikan anak usia dini guru-gurunya terancam PHK massal. Bahkan tidak sedikit lembaga PAUD yang tutup dikarenakan tidak ada siswa. Lembaga yang masih beroperasional pun akan mengurangi gaji gurunya, dikarenakan selain jumlah siswa yang berkurang, orang tua pun membayar SPPnya tidak 100%, dari awal home learning mereka sudah meminta potongan SPP.

Hal itu berdampak juga bagi guru yang memiliki anak yang bersekolah di swasata, sehingga mau tidak mau mereka harus merumahkan anak-anaknya dikarenakan tidak adanya biaya untuk membayar pendaftaran dan SPP. Jadilah, ini seperti garis  membentuk lingkaran yang memberikan dampak nyata bagi guru, terutama guru PAUD/TK  yaitu Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.

Semoga pemerintah mengetahui dan memahami keadaan ini, serta dapat membantu lembaga PAUD/TK terutama yang terancam tutup agar tidak terjadi PHK massal guru pada jenjang pendidikan paling bawah tersebut. Dan juga dapat membantu guru-guru PAUD baik yang terkena PHK mapun yang tidak dikarenakan berkurangnya gaji yang mereka peroleh.

Wallahu'alam